Pelanggaran Israel dan Hukum Internasional

Pelanggaran Israel dan Hukum Internasional

dakwatuna.com / 13 jam yang lalu


PM. Zionis Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden terpilih AS, Donald Trump. (cdn.images.express.co.uk)dakwatuna.com – Setiap kali mengajar mata kuliah Hukum Internasional, saya selalu memulainya dengan sebuah pertanyaan klasik, “Apakah Hukum Internasional dapat dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu hukum atau ia merupakan etika saja?”

Hukum, seperti kita tahu, adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Karena itu, ia bersifat memaksa dengan ancaman sanksi dan/atau pidana. Bertahun-tahun, Hugo Grotius (w 1645) mencoba meyakinkan para ahli hukum, bahwa hukum internasional dapat dimasukkan ke dalam rumpun ilmu hukum sebagaimana hukum pidana, perdata atau tata negara.

Tesis Hugo Grotius itu didasari pada fakta bahwa meskipun Hukum Internasional tidak memiliki perangkat yang sempurna seperti kekuasaan yang berdaulat hingga bisa memberikan sifat memaksa, namun dunia mematuhi hukum internasional sebagai bentuk bangsa yang beradab. Selama bertahun-tahun pula, ajaran Hugo Grotius menjadi roh pembangunan hukum internasional yang diadopsi oleh lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Kasus Mavi Marmara

Dalam perjalanannya, hukum internasional tak selalu berhasil menjadi rujukan sengketa, terutama jika pelaku pelanggarannya adalah negara-negara adi kuasa. Kasus Mavi Marmara pada tahun 2010 lalu, misalnya. Mavi Marmara adalah salah satu kapal dalam rombongan Freedom Flotilla. Ketika itu, konvoi kapal Freedom Flotilla tengah berlayar dari Turki menuju Gaza, Palestina. Mereka tengah melewati laut Meditariana saat dipaksa sandar ke pelabuhan Oshda, Israel.

Dalam keterangannya, Mark Regev, juru bicara Israel, mengatakan bahwa aksi tentara Israel menembak mati, sedikitnya 16 relawan kemanusiaan, adalah sebagai aksi “self-defence” atas penyerangan yang dilakukan oleh relawan saat pasukan Israel hendak menghalau kapal Mavi Marmara.

Ban Ki Mun, Sekjen PBB ketika itu memerintahkan “full investigation” atas insiden berdarah Mavi Marmara tersebut. Ketegangan mewarnai dunia internasional. Dan, Turki selaku tuan rumah menjadi negara yang paling tersinggung. Erdogan, saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri langsung meradang. Ia menuding Israel melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan mengabaikan norma Pacta Sunt Servanda di mana kesepakatan wajib dihormati.

Perlu saya ulas di sini, bahwa konvoi Freedom Flotilla ketika itu membawa seratus ribu ton barang bantuan, termasuk bahan bangunan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang hancur. Meskipun sebagian besar relawannya berasal dari Turki, Freedom Flotila menyertakan relawan dari berbagai negara, termasuk dua belas warga negara Indonesia.

Insiden itu, mau tidak mau, menarik perhatian dunia internasional dan menyulut emosi muslim dunia. Setelah hampir empat tahun diblokade, jalan masuk menuju Gaza bagi bantuan kemanusiaan hanyalah laut lepas. Meski kerja ini merupakan kerja kemanusiaan, efek politis yang ingin diusungnya sangat kental. Freedom Flotilla ingin mengibarkan bendera kemanusiaan pada dunia bahwa, di ujung negeri sana, ada sebuah wilayah yang secara de jure adalah negara merdeka, namun secara de facto masyarakatnya hidup di bawah barikade militer Israel.

Karena itu, sebelum keberangkatan ke Gaza, Freedom Flotilla melakukan berbagai propaganda, termasuk pembuatan serial Why Freedom Flotilla to Gaza? yang ditayangkan berbagai stasiun teve Timur Tengah. Dalam serial itu dipertontonkan bagaimana anak-anak di Gaza harus bersekolah dengan suasana yang serba memprihatinkan. Sampai di situ, kita melihat semua serba baik-baik saja. Israel mulai meradang setelah mengetahui bahwa laut lepas akan menjadi gerbang masuk konvoi kapal tersebut. Dalam konvensi PBB tentang perairan di laut lepas, kebebasan berlayar (freedom of navigation) adalah sebuah kebebasan mutlak yang wajib dilindungi (Pasal 87a UNCLOS).

Lebih jauh, Pasal 90 UNCLOS dengan tegas menyatakan, “setiap negara, baik negara pantai atau daratan, berhak menyelenggarakan pelayaran dengan menggunakan bendera negara tersebut pada pelayaran di laut lepas.” Kapal Mavi Marmara, kapal terbesar dalam armada Freedom Flotilla, mengusung bendera Turki sehingga hukum yang berlaku pada kapal tersebut adalah hukum dan kedaulatan Turki. Lalu, masih di UNCLOS, laut lepas didefinisikan sebagai wilayah yang berjarak dua ratus mil dari tepi pantai.

Ketika Mavi Marmara disergap pasukan Israel, Turki mengatakan kapal itu tengah berada di laut lepas, sehingga wajar jika Israel dianggap sebagai negara perompak. Doktrin freedom of navigation menjadi roh yang melandasi pengaturan tata hukum laut dalam kerangka hukum internasional itu.

Di sisi lain, Israel menganalogikan penahanan kapal-kapal Freedom Flotilla dengan aksi marinir Amerika menyergap para perompak kapal di selat Somalia (right of interception). Israel mendalilkan bahwa mereka mencurigai kapal-kapal itu tidak hanya membawa bantuan kemanusiaan, namun juga senjata. Sehingga, mereka punya hak untuk memeriksa muatannya.

Sesungguhnya, dua kasus itu berbeda. Di selat Somalia, pemerintahan Somalia tak berfungsi (abayence), sehingga para perompak leluasa merampok kapal-kapal besar yang berlayar. Pada posisi seperti itu, sikap dan tindakan marinir Amerika dapat dibenarkan secara hukum internasional. Lagi pula, misi kemanusiaan Freedom Flotilla dan perompak jelas berbeda. Flotilla ingin menyelamatkan jiwa dan harapan jutaan warga Gaza, perompak Somalia hanya berkepentingan dengan perut mereka.

Kasus kapal Mavi Marmara dalam Freedom Flotila menguap entah ke mana. Tak ada hukuman apapun bagi Israel yang telah menewaskan, sedikitnya, enam belas orang awak kapal dan aktivis kemanusiaan tersebut.

Kasus Pengakuan Yerusalem

Kini, kedaulatan Hukum Internasional kembali diuji. Seperti kita ketahui, Donald Trump secara sepihak mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem. Pernyataan Trump itu menunjukkan pengakuan (recognition) Amerika Serikat bahwa Jerusalem adalah milik Israel. Tentu saja, lobby Yahudi ada di balik pernyataan controversial itu. Kita tahu, dalam politik, tak ada makan siang gratis. Janji Donald Trump pada saat kampanye dulu, antara lain, adalah mendukung Israel menguasai Jerusalem. Dan janji itu kini dipenuhi.

Dunia pun marah. Demonstrasi merebak dimana-mana. “Tak kan lah tanah suci yang ketiga martabatnya dalam Islam tergadai, terhina, ditekan oleh orang lain,” kata Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia di hadapan para elit partai pendukungnya, UMNO. Presiden Indonesia, Joko Widodo pun memimpin langsung delegasi Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Istanbul Turki (13 Desember lalu).

Deklarasi Istanbul menyatakan, antara lain, menolak keputusan Donald Trump, mendesak negara-negara lain, terutama Eropa untuk tidak mengikuti langkah Amerika, dan menyatakan Jerusalem adalah ibukota Palestina. Deklarasi Istanbul diperkuat oleh pernyataan Raja Salman bin Abdul Aziz, (Saudi Arabia) yang meskipun tak hadir di KTT OKI namun menyatakan Jerusalem adalah ibukota Palestina. Menarik, pernyataan raja Salman disampaikan hampir berbarengan dengan Deklarasi Istanbul.

Pertanyaannya adalah, akankah Donald Trump menghentikan langkahnya dengan mengindahkan tekanan internasional, terutama negara-negara OKI? Ada beberapa hal untuk menjelaskan pertanyaan tersebut

Pertama: Pemindahan kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalam adalah “pengakuan sempurna” atas keberadaan negara Israel. Dalam Hukum Internasional, “pengakuan” merupakan salah satu syarat multak berdirinya suatu negara.

Lebih jauh, dalam hukum internasional, pengakuan dibagi dua: Konstitutif dan Deklaratif. Teori konstitutif mengatakan, pengakuan adalah ipso facto dari berdirinya sebuah negara. Pada kasus Israel ini, ketika Amerika membangun kedutaannya di Tel Aviv, maka negeri itu menjalankan teori Konstitutif untuk menerima Israel sebagai sebuah negara. Dengan kata lain, Amerika menerima Israel sebagai negara sebab faktanya Israel menguasai tanah rakyat Palestina.

Kini, secara deklaratif Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Jerusalem sebab Amerika memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Sejak lama, Israel menjadikan Jerusalem sebagai ibukotanya. Padahal, Jerusalem adalah tanah Palestina yang mereka rebut. Maka, dari sini kita bisa paham, mengapa sikap Amerika itu harus ditolak.

Kedua: Sebagai patron politik Timur Tengah, Amerika memiliki pengaruh yang luar biasa, terutama pada Saudi Arabia. Seperti kita tahu, sejak lama Saudi Arabia menjalin kerjasama yang mesra dengan Amerika. Maka, sejak Donald Trump berkunjung ke negeri itu, sikap politik raja Salman bin Abdul Aziz terlihat semakin lunak.

Maka, misalnya, pada bulan November lalu, Grand Mufti Saudi, Abdul Aziz Al-Sheikh membuat komentar yang mengejutkan. Katanya, memerangi orang-orang Yahudi seperti yang dilakukan HAMAS adalah haram. Pernyataan Grand Shaikh itu disambut suka cita di Israel.

Sikap politik Saudi yang lunak itu dapat kita jelaskan begini. Saudi dibayangi pada dua ancaman: internal dan eksternal. Ancaman internal adalah transisi kekuasaan dari Raja Salman bin Abdul Aziz ke pangeran Muhammad bin Salman. Hal itu terlihat menyusul penahanan sejumlah pangeran dan pengusaha beberapa waktu lalu. Saudi juga memiliki ancaman eksternal, terutama dari kalangan Syiah mulai dari Syiah Iran, Houthi (Yaman), Hizbullah (Lebanon) dan Basyar al-Asad (Suriah). Bahkan, penembakan roket ke Riyadh yang dilakukan oleh Houthi menjadi alarm yang mengejutkan bagi Saudi.

Ketiga: Membiarkan Amerika mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel adalah mengakui perampasan atas tanah Palestina. Seperti kita ketahui, Israel mulai menduduki Tepi Barat (West Bank) dan Jerusalem Timur setelah perang Arab-Isreal tahun 1967. Sejak itu, Israel terus ekspansif menguasai Jerusalem. Tepatnya, pada tahun 1980, Israel mendeklarasikan Jerusalem sebagai “undivided and eternal capital of Israel.” Meski demikian, sampai saat itu, tak ada satupun negara yang mau memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem walaupun memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menyerukan agar negara-negara sekutu Amerika segera mengikuti langkah Presiden Trump.

Kini, kekuatan hukum Internasional kembali diuji. Jika Donald Trump tak mengubah keputusannya, dunia Islam akan menyaksikan sebuah pelanggaran di siang bolong. Donald Trump telah menginjak-injak berbagai Resolusi PBB atas kasus Palestina (sedikitnya ada 19 resolusi PBB atas sengketa Palestina – Israel ini). Dia juga telah membuktikan teori bahwa Hukum Internasional bukanlah sebuah hukum par-excellence, namun ia merupakan etika yang sangat bergantung pada siapa yang berkuasa.

Lalu, sebagian kita mungkin berfikir, apa manfaatnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar demo 17 Desember jika Deklarasi Istanbul saja tak digubris? Untuk urusan yang ini, kita ingin menunjukkan keberpihakan pada masjid al-Aqsa. Bukankah Rasulullah SAW berpesan, “Jangan engkau memaksakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah (Nabawi) dan Masjidil Aqsa”. MUI tak meminta pergi ke Palestina. Cukup datang ke Monas dan tunjukkan keberpihakan pada perjuangan rakyat Palestina.

Urusan memvonis Donald Trump dan Benyamin Netanyahu (Israel), biarlah kita serahkan pada Allah, Yang Maha Kuasa. Pepatah Romawi mengatakan, Ubi jus ibi remedium: setiap kejahatan pasti ada balasannya. Jika mahkamah internasional gagal menyentuh Donald Trump, yakinlah bahwa dia dan Benyamin Netanyahu pasti akan diadili oleh mahkamah lainnya.Wallahu a’lam(sb/dakwatuna.com)

Kunjungi website

Pelanggaran Israel dan Hukum Internasional https://www.dakwatuna.com/2017/12/15/89763/pelanggaran-israel-dan-hukum-internasional/amp/

Bangsa Indonesia Peduli Palestina

Bangsa Indonesia Peduli Palestina

Hidayatullah.com / 15 jam yang lalu

Indonesia memang sudah 72 tahun merasakan kemerdekaan. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk Palestina yang masih terjajah?


Al Riyadh

Hubungan erat: M Natsir bersama Syeikh Muhammad Amin Al-Husaini (Mufti Palestina) dan Hassan Al-Hudaibi adalah Mursyid Am Ikhwanul Muslimin

Oleh: Mahmud Budi Setiawan

 

KEPEDULIAN Bangsa Indonesia terhadap Palestina dalam perjalanan sejarah tidak perlu diragukan. Pasalnya, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan Negara Indonesia, kepedulian ini senantiasa tercermin bahkan hingga detik ini. Para tokoh dan pahlawan bangsa Indonesia dalam sepak terjangnya selalu menyempatkan diri untuk memberikan solidaritas agar negara yang terjajah ini bisa terbebas dari kolonialisme.

Sebelum kemerdekaan misalnya, ada beberapa contoh menarik yang bisa diangkat dalam tulisan ringkas ini. Adalah KH. Saifuddun Zuhri, salah satu tokoh kenaman NU yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI, dalam buku “Guruku Orang-Orang Pesantren (2001: 390-392) menceritakan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 12 November 12 November 1938 meminta seluruh partai dan organisasi umat Islam serta Pimpinan WARMUSI (Wartawan Muslim Indonesia) agar memberi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sebagai kepedulian terhadap Palestina, pernah PBNU menganjurkan ‘qunut nazilah’. Seruan ini sampai membuat KH. Machfud Shiddiq yang menjadi Ketua NU saat itu dipanggil oleh Pemerintahan Belanda pada 27 Januari 1929. Bahkan, Kiai besar seperti Hasyim Asy’ari pun juga menyerukan hal demikian. Bagi beliau, ‘qunut nazilah’ sebagai suatu bentuk kewajiban solidaritas Umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Kiai NU ini, memang benar-benar menggambarkan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Bila ada satu anggota tubuh sakit, maka anggota lain turut merasakannya.

Lebih dari itu, menurut catatan M. Riza Sihbudi dalam buku “Palestina: Solidaritas Islam dan tata Politik Dunia” (1992: 113) bahwa pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia juga begitu peduli terhadap Palestina. Katanya, “Sosok seperti Tjokroaminoto, H.A. Salim, Bung Karno, Bung Hatta dan banyak lagi, secara vokal menyuarakan, secara lisan dan melalui tulisan, jiwa solidaritas Indonesia terhadap nasib rakyat Palestina.”

Baca: NU, Indonesia dan Palestina

Haji Agus Salim dalam Majalah Pandji Islam tahun 1939 –sebagaimana yang dikutip Rizki Lesus dalam buku “Perjuangan yang Dilupakan” (2017: 171)- memandang urusan Palestina sebagai masalah yang begitu besar bagi dunia dan umat Islam seluruhnya. Bahkan dalam buku “100 Tahun Haji Agus Salim” (1996: 434) disebutkan bahwa, “Bangsa Arab di Palestina mempertahankan hak bangsanya dan keyakinan Islam tentang Palestina dan Bait-al-Maqdis (Baitul Maqdis). Sudah bertahun-tahun bangsa yang “segenggam” saja orangnya dan sangat berkekurangan kelengkapannya, tetapi kuat karena keyakinannya dan kesucian cita-citanya menentang kekuasaan Inggris.” Hal ini adalah sebagai salah satu bukti kepedulian Agus Salim terhadap masalah Palestina.


Sikap tegar pembelaan NU terhadap Palestina tahun 1938(sumber: [email protected]_nu)

Pasca kemerdekaan pun, kepedulian bangsa Indonesia tidak bisa dianggap kecil. Sebagai contoh. Dalam buku “Berangkat dari Pesantren” (1987: 538) KH. Saifuddin Zuhri ketika menjadi Menteri Agama pernah menyerahkan bantuan atas nama bangsa Indonesia di masa Presiden Soekarno. Beliau menuturkan, “Setelah melihat-lihat bagian yang sedang mengalami perbaikan, kepada rekanku Menteri Urusan Waqaf itu, aku menyerahkan sumbangan sebesar US $ 18.000,00. Rekanku itu memanggil beberapa wartawan dari beberapa harian di Jerusalem untuk memberitakan peristiwa yang sangat penting, penuh keakraban dan persaudaraan sesama Muslim, antara Indonesia dan Yordania.”

Selanjutnya, keberadaan Masyumi dalam kancah sejarah Indonesia dalam membela Palestina juga bisa diangkat di sini. Parta umat Islam yang begitu berpengaruh ini turut berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah seperti konflik antara Israel dan Palestina (Artawijaya, 2008: 51) Bahkan, di antara tokoh menonjol dalam partai Islam ini, seperti: M. Natsir, begitu peduli dengan urusan Palestina.

Pada tahun 1952, Natsir sendiri pernah berkunjung langsung ke Palestina menyaksikan kondisi pasca perang. Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari sebenarnya apa yang terjadi dan untuk menentukan sikap  yang tepat setelahnya. Pada kesempatan berikutnya, Natsir ikut dalam Muktamar Alam Islami.  Pada saat itu ada sekitar tujuh puluh anggota datang dari dua puluh satu negara. Uniknya, negara yang baru dalam perjuangan kemerdekaan seperti Eriteria turut hadir. Kongres selama lima hari ini memutuskan  dukungan kemerdekaan untuk Palestina. (Hepi Andi Bastoni, 2008)

Yang tidak bisa dilupakan juga adalah ketegasan Bung Karno. Pada tahun 1953-1955, dalam persiapan Konferinsi Asia Afrika (KAA), beliau menentang keras jika Israel dilibatkan dalam konferensi yang bertemakan antikolonialisme (Rizki, 2017: 172). Bahkan, sampai tahun 1962, Soekarno menolak keterlibatan Israel dalam Asian Seagames. Sampai-sampau beliau berkata, “Untuk Israel, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Baca: Ribuan Muslimin Hadiri Orasi GNPF “Indonesia Bersatu Bela Palestina”

Hal menarik yang perlu disajikan di sini adalah bagaimana kepedulian Bung Hatta kepada Palestina. Menurut catatan Adian Husaini dalam buku “Gusdur Kau Mau Kemana” (2000) bahwa politik bebas aktif yang dicanangkan Bung Hatta dalam pidatonya yang berjudul “Mendayung antara Dua Karang” (2/9/1948), tidak mengurangi ketegasan Indonesia penjajahan Israel atas Palestina. Menariknya, dalam buku Hatta “Mendayung antara Dua Karang” disebutkan ada pengiriman 300 ton beras ke Palestina (1976: 89)

Beberapa kisah di atas menunjukkan bahwa, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, kepedulian bangsa Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berhenti sedetik pun. Bantuan mereka bukan hanya dengan doa, tapi juga melalui perundingan, diplomasi, bahkan bantuan materil dan moril. Meski jarak antara kedua bangsa ini jauh, namun batin keduanya begitu tertaut. Bukankah dulu yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Mufti Besar Palestina  Syaikh Muhammad Amin Al Husaini adalah tokoh yang paling menonjol dalam masalah ini.

Sebagai penutup, Indonesia memang sudah 72 tahun merasakan kemerdekaan. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk Palestina yang masih terjajah? Ditambah lagi kondisi diperparah dengan pengakuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (6/12/2017) terhadap Yerusalem (Baitul Maqdis) sebagai Ibu Kota Zionis-Israel.

Dunia sedang menunggu peran besar dari bangsa yang memiliki jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia ini. Mari melanjutkan kontribusi para pendiri bangsa untuk Palestina. Wallahu a’lam.*

Penulis alumnus Al Azhar, Kairo dan  Program Kaderisasi Ulama (PKU) VIII Darus Salam Gontor 204-2015

Kunjungi website

Bangsa Indonesia Peduli Palestina https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/12/15/130614/bangsa-indonesia-peduli-palestina.html

“Melindungi Nyawa”, Belajar dari Bangkok, Bone-Bone, dan London

“Melindungi Nyawa”, Belajar dari Bangkok, Bone-Bone, dan London

Hidayatullah.com / 9 jam yang lalu

SUATU malam, saat pertama kali berkunjung ke Bangkok, Thailand, Julius Ibrani bingung melihat orang-orang pada mengantre panjang di depan minimarket.

Pegiat Pengendalian Tembakau ini juga heran ketika melihat penampakan sebuah fresheryang dililit dengan rantai besar. Di dalamnya berisi berbagai macam minuman berakohol.

Ada sebuah tulisan yang menarik perhatiannya. Tulisan tersebut terpampang di sisi depan fresher bagian atas.

“Jadi, kalau temen-temen ke Bangkok. Ada fresher yang dirantai. Rantainya lebai. Rantainya di pintu dililitkan berlipat-lipat. Terus dikasih tulisan jam 19.00-22.00,” ujar Julius pada acara Pelatihan Peliputan tentang Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Ternyata, dari penuturan Julius, ada pesan khusus di balik tulisan itu. “(Minuman beralkohol) boleh dibeli serta dikonsumsi hanya pada jam-jam segitu. Makanya, orang-orang terlihat antre untuk membeli alkohol pada waktu itu,” katanya menjelaskan di depan para wartawan termasukhidayatullah.com.

Setelah Julius tanya ke beberapa orang yang mengantre, ternyata hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah setempat dalam mengendalikan serta membatasi peredaran minuman beralkohol. “Sama halnya kalau mau membeli rokok. Ngantrejuga seperti itu, di luar,” imbuhnya.

Dari fenomena itu, Julius menilai, pemerintah Thailand sungguh-sungguh melakukan upaya pengendalian ketat terhadap produk minuman beralkohol dan tembakau (rokok). “Hal ini seharusnya menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia,” imbau perwakilan dari Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia ini.

Baca: Perokok Pengidap Kanker Prostat Meregang Nyawa

Bebas Asap Rokok

Kisah serupa tentang pengendalian tembakau juga disampaikan Redaktur Pelaksana Tempo, Bagja Hidayat, yang juga merupakan satu di antara empat pemateri pada acara pelatihan tersebut.

“Saya pernah liputan ke Desa Bone-Bone,” Bagja mulai membuka kisah pengalamannya tahun 2013 itu.

Bone-bone merupakan salah satu desa di Kabupaten Enrekang. Lokasinya, tak begitu jauh dari kaki gunung Latimojong —gunung tertinggi se-Sulawesi Selatan.

Bagja punya alasan kuat kenapa harus melakukan liputan di sana. Salah satunya terkait dengan pengendalian tembakau. Bahkan, di desa yang hawanya dingin itu, tembakau yang sudah dikemas jadi rokok, tak hanya dikendalikan peredarannya. Tapi, konsumsinya benar-benar dilarang setelah Kepala Desanya menerbitkan aturan larangan merokok di Desa Bone-Bone. [Foto-foto desanya silahkan lihat di sini!]

“Saya melihat dengan kepala mata sendiri, bagaimana politik bisa bekerja dan bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat,” ujar Bagja.

Kepala Desa Bone-bone itu bernama Muhammad Idris. Tahun 2000, ia membuat Peraturan Desa (Perdes) yang melarang semua orang merokok di wilayahnya. “Kalau mau merokok harus 1 kilometer dari gapura perbatasan. Boleh merokok tapi, jangan di wilayah desa Bone-Bone,” jelas Bagja.

Apa yang melatarbelakangi Idris —begitu sapaan akrab Kades Bone-bone—menerbitkan aturan larangan merokok?

Saban pagi, Idris sengaja keliling desa untuk mengamati aktivitas warga. Ia terkejut ketika mendapati anak-anak berkerja di kebun atau sawah. Sementara, sekolah yang ada terlihat sepi sekali dari para siswa.

Suatu ketika, ia tanya kepada bapak-bapaknya, kenapa anak-anak mereka tidak sekolah dan ikut bekerja di kebun atau sawah. Idris sangat tercengang mendengar jawaban para orangtua. “Tidak ada uang untuk bayar biaya sekolah.”

Idris sempat mengelus dada mendengar ungkapan itu. Kok bisa? Bagaimana tidak? Mereka mengaku tak mampu menyekolahkan anak-anaknya karena terkendala biaya. Sementara, saban harinya Idris melihat mereka membeli rokok. Tentu ini fenomena yang ironis sekali. Demi rokok, mereka rela mengorbankan pendidikan dan masa depan anak-anaknya.

Dari situlah, ketika Idris terpilih menjadi Kades, ia langsung bikin Perdes tentang larangan merokok di desanya. Kendati demikian ia harus selalu siap menghadapi segala resistensi dari warga yang menentang aturan tersebut.

“Tapi, Alhamdulillah, selama 13 tahun Perdes diterapkan, hanya satu orang yang melanggar. Kedua kalinya, yang melanggar justru kepala dinas kesehatan dan pendidikan,” kata Bagja.

Uniknya, masih kata Bagja, kalau ada warga yang melanggar atau ketahuan merokok di dalam wilayah desa. Maka, namanya akan diumumkan di atas mimbar ketika shalat Jumat. Selain itu, juga harus meminta maaf di hadapan jamaah dan bersedia membayar denda.

Bersih-bersih selokan 2 hari, seperti yang dilakukan oleh kepala dinas kesehatan maupun pendidikan,” ujar Bagja disambut riuh tawa peserta pelatihan.

Cerita tersebut benar adanya.Hidayatullah.com pernah melakukan peliputan langsung ke Desa Bone-Bone lewat salah seorang wartawannya pertengahan Agustus 2015.


Muhammad Idris, pencetus desa bebas asap rokok di depan baliho Desa Bone-Bone.

Baca juga: Kisah Pembebas Bone-Bone dari Asap Rokok

Harga Selangit

Selain kisah Bone-Bone yang bebas asap rokok, ada pengalaman pribadi Bagja yang juga tak kalah menarik. Temanya masih sama yakni terkait dengan upaya pengendalian tembakau

Kali ini, kisahnya terjadi di negeri orang nun jauh; London. “Saat itu hawanya dingin. Saya pikir enak banget nih merokok,” Bagja menyungging senyum. Ditambah, sebelah hotel tempat menginap ada toko kecil semacam minimarket di Indonesia.

Bagja yakin di toko itu pasti menjual rokok. Saat masuk ke dalam, benar saja, ia mendapati beberapa merk rokok dipajang di sebuah etalase. “Setelah mengambil roti, saya minta tolong penjaga toko untuk mengambilkan sebungkus rokok,” katanya.

Tapi apa yang terjadi? Penjaga toko itu justru kaget dan terkejut. Sambil mengambil rokok, ia memelototi Bagja. Seolah ia tak yakin Bagja benar-benar serius ingin membeli rokok.

“Penjaga tokonya orang India. Saat saya bilang… ‘Cigarette please!’ Ia malah melotot seperti enggak percaya gitu,” kenangnya.

Bagja pun penasaran, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ia pun mencoba bertanya berapa harga rokok yang ingin dibelinya. Wow, mantan perokok ini sangat terkejut mengetahui harga sebungkus rokok di London.

Sebungkus rokok itu ternyata harganya 60 pond atau sekitar 700 ribu rupiah. “Bayangkan! Sebungkus rokok harganya segitu. Dan begitu tahu harganya, saya enggak jadi beli rokok,” kenang Bagja disambut riuh tawa para peserta pelatihan.

Bagja yang sering melakukan liputan tentang pengendalian rokok ini pun membandingkan fenomena itu dengan realita yang ada di Indonesia. “Di negara kita enggak begitu. Di-display semenarik mungkin. Harganya kelihatan. Ada yang Rp 12 ribu, Rp 10 ribu. Sangat murah sehingga mudah sekali dijangkau,” bebernya.

Menurutnya, mahalnya harga rokok di London itu bukan berarti pemerintah anti kepada perokok atau industri rokok. Tapi, dalam rangka guna melindungi nyawa orang (yang jumlahnya jauh lebih besar) dari bahaya rokok.

“Harusnya rokok di Indonesia harganya Rp 100 ribu, agar orang pikir-pikir lagi kalau mau beli,” harapnya.

Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, aturan HAM memang seperti itu yakni mengendalikan tembakau/rokok secara ketat.

“Inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Karena, angka produksi, distribusi, promosi, maupun konsumsi rokok sudah menyebabkan dampak negatif yang luar biasa,” jelasnya.

Baca: New York Naikkan Batas Usia Minimum Pembeli Rokok

Dalam konteks HAM, kata Julius, pengendalian tembakau sangat relevan sekali dengan salah satu HAM yaitu hak kesehatan publik. Menurutnya, hak kesehatan publik tidak bisa ditunda sedikit pun. Sebaliknya, ketika ingin memenuhi HAM lainnya, ada batasannya yaitu hak kesehatan publik itu sendiri.

“Jadi hak mendapat kesehatan menjadi batas dari 39 HAM yang ada serta ia harus dipenuhi tanpa adanya batasan,” terangnya.

Lantas, dimana relevansinya antara hak kesehatan publik dengan tembakau?

“Zat adiktif merupakan isu pokok masalah kesehatan di bawah ratingnya PBB yang diakui Indonesia. Di antaranya ada Undang-Undang (UU) tentang HAM, UU tentang Kesehatan, dan lainnya.”

Di situ, Julius melanjutkan, dikatakan bahwa segala macam yang mengandung zat adiktif harus dibatasi secara ketat. Mulai dari seluruh proses bisnisnya seperti produksi, distribusi, promosi, dan konsumsi. Inilah yang kemudian disebut pengendalian tembakau.

“Mandat HAM di Indonesia yang dicantumkan dalam Pasal 28 UUD 45 mengatakan, hak kesehatan itu harus dikendalikan secara ketat dari bahaya zat adiktif,” tutupnya.*

Kunjungi website

“Melindungi Nyawa”, Belajar dari Bangkok, Bone-Bone, dan London https://www.hidayatullah.com/feature/read/2017/11/25/128863/melindungi-nyawa-belajar-dari-bangkok-bone-bone-dan-london.html

Linux harus CLI?

Ada beberapa kesalahpahaman tentang GNU/Linux. Salah satunya: “Kalau pakai Linux, harus bisa CLI (Command Line Interface).”

Yang benar adalah:

Pakai Linux gak harus bisa command line. Tinggal klak klik dan ngetik seperlunya (pakai GUI)

Kalau ada orang pakai Linux dan sering pakai CLI, itu biasanya yg punya pengetahuan lebih. Saya sendiri lebih suka pakai GUI daripada CLI.

Antara 1959 – 65: Di Bawah Naungan Rezim Nasakom

Arrahmah.com / Samir Musa / 1 hari yang lalu

(Arrahmah.com) – Pangkalan udara maguwo sudah dipenuhi tentara Belanda yang baru saja melepaskan parasutnya. Pagi-pagi sekali, 18 Desember 1948, Belanda menyerbu Ibu Kota. Pesan kilat dikirimkan kepada Syafrudin Prawiranegara yang sedang berada di Bukit Tinggi agar sedia menggantikan Soekarno bila ia ditawan. Para pemimpin negara seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Sjahrir ditawan Belanda.

Syafruddin Prawiranegara bergerak cepat membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jenderal Soedirman keluar masuk hutan melakukan gerliya. Dalam kondisi sangat terjepit, para tahanan pemberontak PKI tahun 1948 rupanya bebas, termasuk tokoh muda saat itu DN Aidit.

Perang berkecamuk, mulai dari angkat senjata hingga urat syaraf di atas Renvile sampai ke Den Haag. Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk, namun atas gagasan pimpinan Partai Masyumi dalam Mosi Integral Mohammad Natsir, semua wilayah kembali menggabungkan diri dalam NKRI.

Saat yang sama entah mengapa, PKI direhabilitasi oleh Soekarno- Hatta. Padahal dalam pemberontakan Madiun, Soekarno – Hatta begitu keras pada PKI. Guru Besar Sejarah Universitas Surabaya Prof. Aminuddin Kasdi menilai kondisi pasca Pengakuan Kedaulatan, Indonesia memasuki alam demokrasi liberal.

“Kita masuk ke demokrasi liberal awal tahun ’50, dan kita mendapat tekanan internasional yang membuat salah satunya PKI direhabilitasi,” kata pria yang karib disapa Prof. Amin ini kepada Jurnalis Islam Bersatu (JITU). Dengan direhabilitasi, PKI dapat terlibat di pentas politik dan tokoh-tokohnya diampuni. Efeknya, orang-orang PKI dapat menyebarkan ideologinya dan berdampak pada pemilu 1955.

“Kemudian, pada saat pemilu 1955 justru yang mengejutkan PKI termasuk empat besar setelah PNI, Masyumi, NU baru PKI. Karena keluar sebagai pemenang pemilu maka, PKI menuntut supaya mereka bisa duduk di kursi pemerintahan. Soekarno juga yang menginginkan orang-orang PKI duduk di pemerintahan dengan kabinet yang disebut berkaki empat,” kata Sejarawan asal Surabaya ini.

Namun, masuknya PKI dalam pemerintahan ini ditentang partai-partai lainnya, karena tak mungkin pemberontak bisa dilibatkan. “Sempat terjadi mereka nggak setuju dan keluar. Dari sini suasana mulai semakin panas,” katanya. Tak hanya di pemerintahan, di Gedung Parlemen perseteruan mengerucut antara kelompok Islam dengan PKI.

Puncaknya saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Soekarno membubarkan Konstituante dan mengubah UUDS RIS 1950 menjadi UUD 1945. Budayawan Ajip Rosidi menilai saat itu Soekarno melakukan kudeta. “Saya sebut ini kudeta, karena Konstituante pilihan rakyat dibubarkan dengan alasan bekerja lambat. Padahal mereka hampir merampungkan tugasnya,” kata Ajip.

Sejak Dekrit Presiden inilah, menurut Ajip, Soekarno menunjukkan kekuasaanya. “Karena ia didukung Nasution (tentara) saat itu. Suasana semakin panas saat itu, apalagi setelah Aidit mengatakan kalian harus bersama kami atau musuh kami,” kenang Ajip.

Pihak yang tak setuju Soekarno disematkan antek nekolim, anti revolusi, dll. PKI mendompleng kebesaran Soekarno untuk melawan musuh politiknya. “Semakin berjalayalah mereka setelah Masyumi dibubarkan, PSI dibubarkan pada tahun 1960,” kata Ajip.

Sejarawan Prof. Amin menilai dengan kembalinya NKRI ke UUD 1945, Soekarno dapat memilih anggota MPRS, DPR pilihannya sendiri, dan ditasbihkan menjadi rezim pemimpin seumur hidup.

“Selanjutnya, Soekarno melaksanakan cita-citanya saat masih muda yaitu bahwasannya ada tiga kekuatan revolusioner dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yaitu Nasionalis (PNI), Islam (Masyumi, NU) dan Komunis atau yang disebut Nasakom,” kata Prof. Amin.

Cita-cita tersebut, kata Prof. Amin sudah diimpikan lama oleh Soekarno saat ia dibuang di Flores. Dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi, pada tahun 1934 Soekarno menulis satu artikel yang mengimpikan nasionalisme, islamisme dan komunisme dalam satu pemerintahan

Kaum Merah Menjarah

Setelah Soekarno menggandeng Nasakom dan Ketua PKI DN Aidit menegaskan siapa kawan siapa lawan, suhu politik di negeri ini semakin memanas. Bersamaan dengan itu tahun 1960, organ-organ PKI yang sudah masuk ke dalam pemerintahan menelurkan UU Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan istilah Land Reform (LR).

“Di dalam LR ada ketentutan, bahwa untuk di Jawa kepemilikan tanah maskimal hanya 5 hektar dan di luar jawa bisa 7 hektar. Jika, lebih dari itu maka harus dibagikan kepada masyarakat yang tak punya tanah karena prinsipnya tanah untuk petani ,” kata Prof. Aminudi Kasdi.

Saat LR diterapkan, terjadi pergolakan. Mengapa bisa terjadi?

“Di perkebuan, PKI punya sarikat buruh yang kuat yaitu Sarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SABUPRI). Di perminyakan juga ada serikat buruh yaitu serikat organisasi buruh bagian minyak (SOBSI). PKI ingin menguasai sendiri,”kata Prof. Amin.

Mantan Ketua Partai Masyumi Magelang, KH Chalil Badawi (85) mengatakan bahwa UU Pokok Agraria di lapangan berbeda jauh dengan kenyataan. “Kenyataanya, tanah satu hektar saja sudah diserobot oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi tani-nya PKI,” kata KH Chalil kepada Alhikmah.

Budayawan Ajip Rosidi mencatat bahwa banyak aksi-aksi sepihak pada masa itu yang dilakukan oleh PKI, khususnya kepada tanah para Kiai di Jawa Timur. “Sampai ada kekerasan. Aksi pertama PKI mencangkul kepala orang terjadi di Sumatera,” kenang Ajip. Penyerobotan tanah oleh PKI ini terjadi di banyak kawasan.


Ajip Rosidi. Foto: Tim Liputan JIB – JITU

Prof. Aminudin Kasdi meneliti hal ini dan dibukukan dengan judul ‘Kaum Merah Menjarah’. Tanah-tanah wakaf milik pesantren tak luput dari penyerobotan orang-orang PKI.

“Bagi pondok, tanah wakaf sangat penting untuk mendukung ekonom. Karena terjadi penyerobotan,  terjadilah konflik di berbagai daerah mulai dari Banyuwangi, Probolinggo, Jember, Malang, Blitar, Kediri, Nganjuk, Tuban, Mojokerto, Jombang, dan Surabaya. Kecuali Madura karena tanahnya nggak subur. Baik kepemilikan tanah pribadi, umum ataupun tanah wakaf milik pesantren semua kena UUPA atau program LR,” kata Prof. Amin.

Di Kediri misalnya, salah satu saksi saat itu Ibrahim Rais (73) mengatakan tanah milik Pabrik Gula Ngadirejo diserobot oleh PKI. “Lalu pihak pabrik membuldoser apa yang sudah mereka tanam. Tak lama mereka tanam kembali, lalu pabrik membuldoser kembali, begitu seterusnya,” kenang Ibrahim Rais.

Jengah dengan kelakuan orang-orang PKI, Pabrik Gula mendatangkan tentara untuk mengusir mereka. “Namun, saat tentara datang, organisasi wanita mereka, Gerwani menghadang di depan, sehingga menjadi sulit membubarkan mereka,” kata Ibrahim.

Bahkan, menurutnya, hal tak senonoh pun kerap dilakukan. Para wanita Gerwani ini tak sungkan melepaskan pakaiannya untuk menghadang tentara yang ingin membubarkan mereka. Penyerobotan tanah, menurut Prof. Amin tak lain merupakan penerapan ideologi komunis di Indonesia.

“Di sini Indonesia dianggap sudah merdeka tetapi ekonominya masih dikuasai kaum feodalisme dan kapitalisme, karena itu aset-aset mereka harus disita dalam revolusi sosial, seperti di Rusia ada revolusi sosial non sweki. Jadi, kedua, revolusi sosial adalah menyita aset-aset ekonomi kaum feodal dan kapital untuk dijadikan milik negara,” kata Prof. Amin.

Revolusi pengambilan aset ini untuk mendukung tahapan revolusi selanjutnya membentuk masyarakat tanpa kelas.” Indonesia termasuk negara agraris sampai 1960 makanya PKI berusaha menjadikan land reform sebagai revolusi sosial dalam bentuk agraria. Kemudian LR menjadi uji coba taste case PKI,” tegasnya.

Matine Gusti Allah

Selain bidang politik dan agraria, bidang kebudayaan tak luput dari tekanan PKI yang saat itu sedang berada di atas angina setelah musuh-musuh politiknya seperti Masyumi, PSI disingkirkan.

“Di bidang kebudayaan, PKI juga menyikat atau memusuhi semua paham yang tidak sesuai dengan paham mereka yaitu realisme sosial dengan jargon seni untuk revolusi. Karena mereka melaksanakan revolusi,” kata Prof. Aminudin Kasdi.

Budayawan Ajip Rosidi (78) masih ingat betul seperti apa panasnya kondisi saat itu. “Tahun –tahun 60’an, mereka menjadikan politik menjadi panglima. Seni yang tidak sesuai dengan paham mereka akan dimusuhi,” kenang Ajip. Saat itu, dalam bidang budaya, PKI melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menebarkan propagandanya.

“Lekra merupakan bagian dari PKI. Ada pihak-pihak belakangan yang ingin memisahkan Lekra dari PKI. Semua orang saat itu tahu bahwa Lekra merupakan bagian dari PKI, baru setelah tahun 70an, Joebar Ayub membuat wacana seolah Lekra bukan bagian dari PKI,” kata Ajip Rosidi.

Djoko Pekik (79), seorang pelukis yang bergabung Lekra pada tahun 1960 pun menguatkan pernyataan Ajip bahwa Lekra bagian dari PKI. “ya memang Lekra merupakan bagian dari PKI,” katanya di Yogyakarta medio Agustus lalu.

Menurut Ajip, sebenarnya pergaulan para seniman dan budayawan sebelum era Nasakom bergaul dengan sangat akrab. “ Setelah Lekra merajalela, kami harus menentukan pilihan sebagai kawan atau lawan mereka,”kenang Ajip.

Orang-orang yang dianggap lawan oleh Lekra pun ‘dikuliti’ . Sebagian orang memilih membentuk Manifes Kebudayaan yang terdiri dari HB Jasin, Goenawan Muhammad, Taufiq Ismail, dll. Sebagian lagi, seperti Ajip, memilih untuk independen, namun tetap tekanan oleh Lekra begitu terasa.

“Lekra memang menjalankan agenda PKI, seperti aksi-aksi massa. Bahkan Lekra di daerah-daerah diresmikan oleh PKI,” kata Ajip. Melalui corong opininya, Harian Rakyat, PKI menyerang para seniman yang berseberangan dengan mereka. “Hadiah sastra yang diberikan HB Jasin tiba-tiba ditolak seniman mereka,” katanya.

Manifes Kebudayaan akhirnya dibubarkan pada tahun 1964. “Walau pembubarannya hanya ada di berita Antara, saya menduga yang menulis tersebut adalah Nyoto (salah satu pendiri Lekra),” kata Ajip. Setelah dibubarkan, buku-buku karangan mereka dilarang beredar.

“Saat itu memang ada pelarangan buku. Bahkan buku yang saya sunting yang ada tulisan sastrawan yang tergabung dalam Manifes, tak luput dari pelarangan. Akhirnya buku tersebut tidak bisa terbit,” katanya.

Penyair Taufiq Ismail, yang saat itu tergabung dalam Manifes Kebudayaan mengaku mendapat intimidasi dari para mahasiswa pendukung PKI. “Saat itu saya mengajar bahasa Inggris di sekolah RP di Bogor, saya didemo agar dipecat,” kata Taufiq.

Tak hanya itu, tak lama sebelum berangkat ke Amerika melanjutkan studinya, ada tekanan kepada pihak Rektorat IPB agar ia tak jadi berangkat. “Padahal semua sudah siap, tinggal berangkat, namun karena tekanan mereka, saya tidak jadi melanjutkan studi,” kata Alumnus Jurusan kedokteran Hewan IPB ini.

Sastrawan Sapardi Djoko Damono pun tak luput dari serangan Lekra. Saat itu, ia baru lulus dari Fakultas Sastra UI dan ingin mengajar di almamaternya. Namun, karena tekanan PKI pada rektorat, ia tak diterima. ( tim buku TEMPO edisi Lekra dan Geger 1965)

Di sisi lain, PKI terus menyerang sastrawan yang bertentangan dengannya seperti HB Jasin, ST Alisyahbana hingga Hamka. Tokoh Lekra, Pramoediya Ananta Toer bahkan menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan dia. Hamka, bahkan difitnah melakukan plagiat.

Selain mendukung PKI, Lekra pun menampilkan hiburan berupa Ludruk dan Ketoprak yang dinilai menghina agama. “Ada pertunjukkan berjudul ‘Matine Gusti Allah’,” kata Ajip. Beberapa saksi menuturkan kepada Alhikmahbahwa pertunjukkan tersebut benar-benar ada.

Warga Nganjuk, Sunaryo (67), saat itu masih kelas akhir SMP di awal 1965 kerap mendengar seruan kentongan menonton bersama Ludruk. ‘Tok..tok..tok..Ayo kita semua ke lapangan, menonton Ludruk ‘Matine Gusti Allah’,” kata Sunaryo menirukan.

Hal serupa dialami Sudrajat (70) di Kampungnya di Tegal Sari Ponorogo yang melihat hiburan-hiburan yang menyebutkan Tuhan telah mati. Masdukin (70), warga Blitar pun pernah ikut menyaksikan pertunjukkan tersebut pada tahun 1965 – 1966. “Ya isinya begitu, dibilang Allah ngunduh mantu, Allah mati,” kenangnya.

Menjelang 1965

“Sampai tahun 1965, PKI bisa dibilang sedang di atas angin, mereka menang di segala lini, mereka sedang berada di posisi puncak yang bisa menindas lawan-lawan politiknya,” kenang Ajip Rosidi.

Provokasi-provokasi PKi terhadap umat Islam dilakukan oleh pelbagai organnya mulai dari Lekra, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), dan sebagainya.

Sudrajat (70), yang saat itu menjadi aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan masih duduk di bangku SMA melihat langsung bagaimana ‘kemenangan’ PKI atas kaum yang berseberangan dengannya.

“Saat ulang tahun PKI tahun 1965 dirayakan secara besar-besaran, mereka adakan di depan Masjid di Ponorogo, dari pagi sampai malam nonstop. Tak ada shalat atau apapun, azan semua dilewati dengan begitu saja,” kenangnya.


Sukarno dan Aidit. Sumber foto: perpusnas.go.id

Ia pun pernah menghadiri aksi PKI yang menyerukan ‘Ganyang Malaysia’. “Saat itu kami datang bersama-sama, tapi yang kami dengar bukanlah ganyang Malaysia, tapi ‘Ganyang PII, Ganyang HMI,” tambahnya.

Hal lain yang ia lihat sendiri ialah dibangunnya patung Palu dan Arit di depan halaman Masjid Agung Bojonegoro. “Patung Palu Arit setinggi kira-kira 20 meter sengaja mereka bangun di depan Masjid,” katanya.

Hal lain yang terjadi saat itu, menurut Sudrajat ialah PKI menanamkan doktrin anti Tuhan kepada anak-anak. Dari sahabatnya yang mengajar di sebuah TK, ia mendapatkan kisah bahwa anggota PKI meminta anak-anak berdoa kepada Tuhan meminta permen.

“Anak-anak ayo pejamkan mata minta permen pada Tuhan,”

“Buka mata kalian ada tidak permennya?” kata orang PKI.

‘Tidak ada bu Guru…” jawab anak-anak.

“Sekarang coba tutup mata, bilang ‘Bu Guru Minta Permen..”

Guru tersebut pun memasukkan permen ke tangah anak-anak yang mengadah.

“Buka mata kalian, ada nggak permennya?”

“Ada bu Guru..”

“Artinya apa?”

“Begitulah cara PKI menanamkan nilai atheis pada anak-anak,” kata Sudrajat.

Menjelang September 1965, suasana semakin tegang. Perampasan tanah mulai terjadi di mana-mana. “Entah mengapa, parit banyak digali di mana-mana, suasana semakin mencekam,” kenang Soenaryo di Nganjuk.

Di Ponorogo, Sudrajat pun melihat banyak parit-parit digali. “yang kelak kemudian kita tahu lubang-lubang itu dipersiapkan seperti pada tahun 1948 untuk pembantaian,” katanya.

Perseturuan HMi dengan organ PKI seperti CGMI dan Pemuda Rakyat terus meluas bahkan HMI hendak  dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Di daerah-daerah, terjadi penyerangan PKI terhadap warga. Salah satu yang terjadi adalah di Kanigoro Ponorogo – Blitar.

Puncaknya, terjadi peristiwa kelam melanda negeri ini pada tanggal 30 September – 1 Oktober 1965. Sejarah kelam yang kelak menimbulkan permusuhan, gesekan, hingga perjalanan yang berdarah. Salah satu sejarah terkelam bangsa ini.

Oleh: @rizkilesus

Reporter: Tomi, Zacky Hidayatullah, Ally M Abduh, Ahmad Fazeri, Fajar S, Rizki

(kerjasama Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) dan tim Jurnalis Islam Bersatu (JITU))

Sumber: jejakislam.net

(samirmusa/arrahmah.com)

The post Antara 1959 – 65: Di Bawah Naungan Rezim Nasakom appeared first onArrahmah.com.

Kunjungi website

Lihat Komentar

Kebodohan bukan untuk ditertawakan

​Muslim.Or.Id:

KEBODOHAN BUKAN UNTUK DITERTAWAKAN
Kalau ada orang yang “bodoh”, seharusnya diajari atau dibenarkan. Bukan malah dijadikan bahan tertawaan atau olok-olok saja. Jika tidak demikian, maka apa bedanya kita sama orang bodoh yang kita olok-olok tersebut? Karena di antara sifat orang bodoh itu adalah suka mengolok-olok atau mengejek orang lain.
Allah berfirman mengisahkan Nabi Musa bersama kaumnya bani Israa’iil,
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
“Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, “Sesugguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina.” Mereka berkata, “Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan?” Musa berkata, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang- orang yang jahil.” (Qs. Al-Baqarah: 67)
Lebih parah lagi, kita menjadi latah untuk meniru-niru perilaku orang yang kita jadikan sebagai bahan tertawaan tersebut dalam status-status kita. Tujuannya paling sekedar untuk mengundang tawa orang yang membacanya atau barangkali dalam rangka menunjukkan dirinya lebih baik dari orang “bodoh” tersebut. Wallaahu a’lam.
Adakalanya memang orang yang bodoh itu tidak merasa dirinya bodoh. Yang model begini lebih banyak. Akan tetapi tidak berarti harus ditanggapi dengan sebuah “kebodohan” pula, yaitu dengan mengejeknya, atau mengolok-oloknya, menjadikannya sebagai bahan tertawaan di mana-mana. Tidakkah kita ingat akan firman Allah yang menjelaskan sifat-sifat “Hamba-hamba Ar-Rahmaan”? Bukankah Allah telah mengajarkan kita bagaimana menghadapi orang-orang yang bodoh?
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
“…dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik” (Qs. Al-Furqaan: 63).
Terkadang kita sering dilupakan dengan hadits nabi yang sering kita dengar. Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau hendaknya dia diam” (HR. Muslim)
Waffaqallaahu -l jamii’ li kulli khair.
Sumber: https://muslim.or.id/29286-kebodohan-bukan-untuk-ditertawakan.html
Penulis: Ust. Abu Yazid Nurdin (Pimred Muslim.or.id)
@muslimorid

Muslim.Or.Id:Jangan ragu untuk berbuat baik – dan khawatirlah bisa jadi keburukan yang sekarang dirasakan adalah balasan atas keburukanmu kemarin.

Muslim.Or.Id:

Jangan ragu untuk berbuat baik – dan khawatirlah bisa jadi keburukan yang sekarang dirasakan adalah balasan atas keburukanmu kemarin.